Opini Dosen dan Mahasiswa

Oleh : Syahrunnisa.

(Mahasiswi HKI)

Setelah beredarnya isu terkait Gubernur Jakarta akan memberlakukan karantina wilayah khususnya wilayah DKI Jakarta, dan ternyata ditolak oleh pemerintah pusat sendiri. Kemudian diberitakan lagi bahwa Bapak Presiden Joko Widodo akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar yang perlu didampingi dengan kebijakan darurat sipil, yang disampaikan dalam rapat kabinet terbatas pada Senin 30 Maret 2020.
 
Kebijakan darurat sipil diberlakukan atas sebab penyebaran virus corona yang hingga kini sudah terlalu tersebar luas dan menjadi pendemi global/dunia. Atas sebab penyebaran virus corona yang sudah meluas hingga ke luar pulau Jawa, yang dari awal diberitakan pemerintah akan memutuskan untuk memberlakukan lockdown pada wilayah-wilayah tertentu pada akhirnya tidak jadi. Hingga keputusan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar yang di dampingi dengan kebijakan darurat sipil, menuai pro dan kontra pada sebagian ahli hukum di Indonesia.
 
Darurat sipil yang diatur dalam Perpu No. 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No.74 Tahun 1957 menetapkan keadaan bahaya yang berlaku dari masa orde lama ini dijelaskan dalam Pasal 1:
(1) Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan sebuah atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:
 
1. Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa.
 
Akan tetapi menurut ahli hukum UGM, Oce Madril, beliau mengatakan dia tidak habis pikir atas kebijakan bapak Presiden Joko Widodo yang memberlakukan darurat sipil sebagai langkah akhir dalam mengatasi penyebaran Corona. Padahal, Jokowi sendiri menandatangani Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan sebagai payung hukum dalam upaya menanggulangi wabah penyakit. Ahli hukum UGM ini pula sangat menyayangkan kenapa bapak Jokowi memilih atau merujuk darurat sipil yang tertuang pada Undang-Undang orde lama ini. Secara hukum kebijakan darurat sipil dalam menanggulangi wabah covid-19 ini dirasa sangat tidak tepat, karena jika dilihat dari segi mana pun ini sangatdisayangkan untuk menjadi keputusan akhir dalam penanggulangan penyebaran viruscorona.
 
Ada yang mengatakan bahwa covid-19 merupakan bukan bagian dari bencana alam, dan dalam pasal di atas juga dijelaskan bahwa yang dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. Sedangkan sejauh ini pemerintah pusat maupun daerah masih bisa berusaha dalam menanggulangi penyebaran covid-19 ini yang di dukung oleh masyarakat dalam program social distancing, psycal distancing yang bahkan sejauh ini sudah ramai dengat tagar dirumah aja. Ini menandakan bahwa pemerintah pusat maupun daerah masih bisa menanggulangi wabah dengan cara lain dari pada dengan kebijakan darurat sipil sendiri.
 
Apa dampak dari darurat sipil ?
 
Dengan diberlakukannya lockdown saja, pemerintah masih bimbang memikirkan ekonomi rakyat, pedagang kaki lima, dll. Dampak dari kebijakan darurat sipil sendiri
sangat akan menyengsarakan rakyat yang ekonomi nya dibawah rata-rata, yang mata pencariannya harus setiap hari di luar rumah, yang kebutuhan pokok nya belum tentu terpenuhi dalam satu hari kerja. Jika kebijakan darurat sipil benar-benar di berlakukan, bagaimana nasib rakyat sipil nantinya? Baik jika pemerintah memberikan anggaran yang cukup untuk bisa menghidupi rakyat dengan kebutuhan pokok selama masa karantina, maka mungkin kebijakan darurat sipil ini bisa di terima.
 
Maka dari itu sudah seharusnya sebagai rakyat, Indonesia harus bersama-sama disiplin dengan program pemerintah yaitu social distancing, pshycal distancing, work from home, study from home, dll. UUntuk bersama-sama menghentikan penyebaran covid-19 ini.
Shared: